SELAMAT KEPADA BAPAK MAYJEND TNI(MAR)(PURN) YUSSUF SOLICHIEN MARTADININGRAT, PhD ATAS TERPILIHNYA KEMBALI SEBAGAI KETUA UMUM DPP HIMPUNAN NELAYAN SELURUH INDONESIA UNTUK PERIODE 2012-2017.
PERSIAPAN MUNAS HNSI 2012 DI BATAM
Batam 04 November 2012:
Panitia MUNAS HNSI, DPD dan DPC KEPRI bekerja keras untuk mensukseskan MUNAS HNSI Ke VI di Batam yang akan berlangsung pada tanggal 07-08 November 2012.
SELAMAT kepada seluruh jajaran HNSI atas suksesnya RAPAT KERJA NASIONAL HNSI 2010 yang diselenggarakan di Padepokan Pencak Silat TMII, Jakarta pada tanggal 30 November – 02 Desember 2010.
Dalam Rakernas HNSI 2010 dapat ditangkap pesan-pesan dari Pemerintah, DPR-RI, DPD-HNSI dan DPC_HNSI bahwa perhatian dan harapan terhadap perikanan budidaya yang sangat besar kedepan sebagai suatu kegiatan usaha yang bisa mensejahterakan Nelayan, pembangunan ketahanan pangan dan penumbuhan komoditi unggulan masa depan.
Membaca animo itu semua, DPP HNSI bidang Budidaya sub bidang Mariculture segera menyusun rencana kerja untuk merancang kegiatan yang komprehensif yang harmonis dengan DKP, PEMDA, HNSI dan Pasar yang bertujuan akhirnya untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu mensejahterahkan NELAYAN.
This comment has been removed by the author.
ReplyDeleteDEMI KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN NELAYAN
ReplyDeletePermohonan Maaf Ketua DPC HNSI Kota Cilegon yang tidak dapat menghadiri Acara MUNAS KE VI HNSI di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dikarenakan mengikuti Acara Persidangan Nelayan Kecil bernama LAKAMILI Bin Amuni yang berpendidikan hanya Sekolah Dasar (SD).
DENGAN DAKWAAN :
Pertama :
- Pasal 323 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang PELAYARAN, yaitu : “Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud Pasal 219 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam
ratus juta rupiah)”.
Kedua :
- Pasal 287 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang PELAYARAN, yaitu : “Setiap orang yang mengoperasikan kapal pada angkutan di perairan tanpa izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.
KEBERATAN ATAS DAKWAAN TERSEBUT :
1. Terdakwa Sdr. LAKAMILI Bin AMUNI merasa keberatan atas dakwaan pada pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang PELAYARAN, dikarenakan hanya sebagai Buruh Nelayan serta tidak mengerti untuk mengurus penerbitan Surat Izin Berlayar (SIB) atau Surat Persetujuan Berlayar (SPB).
2. Saksi terdakwa Sdr. JAMALUDIN Bin NASIR merasa keberatan atas dakwaan pada pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang PELAYARAN, dikarenakan untuk mengurus penerbitan Surat Izin Berlayar (SIB) atau Surat Persetujuan Berlayar (SPB) harus ke Syahbandar Perikanan sedangkan di Kota Cilegon TIDAK ADA.
3. Pengurus DPC HNSI Kota Cilegon atas nama Nelayan-Nelayan Kecil yang ada di seluruh Kota Cilegon Khususnya dan Provinsi Banten pada Umumnya merasa keberatan atas dakwaan anggota kami yaitu Sdr. LAKAMILI Bin AMUNI pada pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang PELAYARAN, dikarenakan Penyidik sekaligus Penuntut tidak menyimak Pasal 28 Ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) serta Pasal 29 :
o Ayat (1) Untuk mendapatkan izin usaha angkutan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) badan usaha wajib memiliki kapal berbendera Indonesia dengan ukuran sekurang-kurangnya GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage).
o Ayat (2) Orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha dapat melakukan kerja sama dengan perusahaan angkutan laut asing atau badan hukum asing atau warga negara asing dalam bentuk usaha patungan (joint venture) dengan membentuk perusahaan angkutan laut yang memiliki kapal berbendera Indonesia paling sedikit 1 (satu) unit kapal dengan ukuran GT 5.000 (lima ribu Gross Tonnage) dan diawaki oleh awak berkewarganegaraan Indonesia.
4. Pengurus DPC HNSI Kota Cilegon atas nama Nelayan-Nelayan Kecil yang ada di seluruh Kota Cilegon Khususnya dan Provinsi Banten pada Umumnya merasa keberatan atas dakwaan anggota kami yaitu Sdr.LAKAMILI Bin AMUNI dikarenakan Penyidik sekaligus Penuntut tidak menyimak INSTRUKSI PRESIDEN Nomor 15 Tahun 2011 Tentang PERLINDUNGAN NELAYAN.
BAGAIMANA PENDAPAT ANDA ?
TENTANG NELAYAN YANG KEHIDUPANNYA DIBAWAH GARIS KEMISKINAN !!!